Tentang KuPAS

Perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia bergerak demikian cepat, seiring dengan semakin banyaknya pihak yang mengurusnya. Perubahan yang demikian cepat itu bergerak dari sistim otoritarian kesistim demokrasi, dan dari sistim sentralistik kedalam sistim otonomi. Perubahan ketatanegaraan tersebut telah menghasilkan kebijakan yang berdampak besar dan penting terhadap upaya pemberdayaan masyarakat sipil di Indonesia pada umumnya, Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat pada khususnya.

Perubahan yang paling nyata dan bersentuhan langsung dengan kepentingan pengurusan wilayah hidup dan wilayah kelola serta hak partisipasi politik masyarakat adalah kebijakan otonomi daerah, suksesi kepemimpinan local dan kebijakan politik anggaran serta tuntutan terbangunnya iklim kehidupan yang menghormati pluralisme. Keempat hal itu merupakan tugas utama yang mendesak untuk dilaksanakan dengan mempersiapkan kompetensi masyarakat sipil agar dapat terlibat berkonstribusi secara nyata dalam setiap penentuan arah kebijakan.

Otonomi daerah yang berkeadilan, suksesi kepemimpinan local secara langsung yang demokratis, jujur dan adil, manajemen politik anggaran yang transparan serta desakan untuk saling menghormati dalam konteks kehidupan yang plural adalah “demand” yang bersifat tuntutan sebagai bentuk “adjustement” (penyesuaian) terhadap kecenderungan kehidupan ekonomi, social dan budaya masyarakat yang belum mampu di “suplay” oleh pemerintah sebagai pemegang mandat dari rakyat untuk mengelola wilayah meliputi sumberdaya alam, sumber daya manusia, barang-jasa dan anggaran. Penyesuaian tersebut amat penting untuk mengisi celah yang terbuka agar otonomi daerah tidak tergiring menjadi issu dis-integrasi yang mengancam kedaulatan NKRI, suksesi kepemimpinan local tidak berujung konflik dan tidak melahirkan pemimpin local yang otoriter, kebal hukum serta mencegah pengelolaan anggaran yang tidak transparansi, partisipatif, akuntabilitas dan berkeadilan.

Bahwa peran elemen mahasiswa, NGO, partai politik, forum masyarakat, serta berbaga forum local, nasional dan internasional telah memberi sokongan berarti bagi upaya membangun perubahan sistim ketatanegaraan Indonesia secara nasional, kendati demikian persoalan masyarakat sipil masih begitu kompleks dan dibutuhkan kolektifitas gerakan untuk mengelola potensi dan resiko pembangunan untuk memperkuat masyarakat sipil di Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat.

Oleh karenanya untuk membangun aliansi strategis dalam menyikapi kompleksitas permasalahan tersebut maka beberapa NGO bersepakat mendirikan KOALISI UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SIPIL disingkat “KuPAS” dengan tujuan untuk mewadahi inovasi strategis berbasis gerakan cerdas dengan tetap mengedepankan kearifan,sinergitas dan kolektifitas untuk penguatan masyarakat sipil di Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat.

2 comments on “Tentang KuPAS

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s